Dengandemikian, rakyat-rakyat benar memiliki kedaulatan. Di Indonesia beberapa lembaga memiliki amanat untuk memegang kekuasaan legislatif, yaitu: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tugas dari MPR adalah merubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD yang CiriNegara dengan Kedaulatan Rakyat. Negara yang menganut kedaulatan rakyat memiliki beberapa ciri yakni: - Negara itu harus memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat. Di Indonesia ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dilansirdari Encyclopedia Britannica, salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di indonesia adalah rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Perdana menteri pertama pada masa pemerintahan demokrasi parlementer adalah? beserta Salahsatu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di Indonesia adalah? MPR memilih presiden dan wakilnya presiden memilih anggota MPR dan DPR rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum rakyat memilih presiden dn wakilnya tetapi tidak memilih MPR dan DPR Semua jawaban benar Jawaban: C. rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum Katakedaulatan berasal dari bahasa arab, yaitu " daulah " yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan KedaulatanRakyat, Tantangan Demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang diambil dari kata Demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan yang akan memberikan efek dalam Pemilumerupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam proses politik. Dalam perjalanannya sebagai sebuah Negara yang berdaulat, rakyat Indonesia telah melaksanakan sepuluh kali Pemilu, yaitu pada tahun 1955 (Orde Lama), , 1982, 1987, 1992, dan 1997 (Orde Baru), serta tahun 1999, 2004 dan 2009 pada masa pasca reformasi. MajelisPermusyawaratan Rakyat. MPR merupakan salah satu Contoh Lembaga Politik Sebagai Forum Perwujudan Integrasi Nasional yaitu lembaga negara dengan arti singkatan Majelis Permusyawaratan Rakyat , dalam perkembangan kebijakan pemerintahan di Indonesia MPR saat ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi di Indonesia. adalah para wakil 1Tujuan Penelitian 1. agar siswa dapat mengetahui konsep dasar wawasan, hakikat, dan unsur dasar wawasan nusantara 2. Agar siswa dapat mengetahui peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan nusantara. 1 Manfaat Penelitian 1. Memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang wawasan nusantara 2. Sikappositif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat di bawah ini adalah? Menuruti permintaan orang lain Mengikuti pendapat teman Menghargai pendapat orang lain Suka mengalah dengan orang lain Semua jawaban benar Jawaban: C. Menghargai pendapat orang lain ApkL8. Jakarta - Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD Lincoln, presiden Amerika Serikat ke-16 yang dikenal sebagai bapak demokrasi menjelaskan, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk aktivitas hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan Negara DemokrasiDikutip dari Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek berikut prinsip dasar negara demokrasi1. Kedaulatan rakyat2. Pemerintahan berdasarkan dari yang Kekuasaan Hak-hak Jaminan hak-hak asasi manusia HAM.6. Pemilihan yang bebas dan Persamaan derajat di depan Proses hukum yang Pembatasan pemerintahan secara Pluralisme sosial, ekonomi, dan Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif dan empirik. Bukti normatif dapat ditemukan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Bukti yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berbunyi "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...." Penggalan alinea keempat Pembukaan UUD 1945Adapun, bunyi secara utuh adalah sebagai berikut"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."Selain Pembukaan UUD 1945, bukti normatif juga terdapat dalam Batang Tubuh. Berikut pasal-pasal yang menyebutkan Indonesia adalah negara Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."2. Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."Bukti normatif juga terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS dan UUDS 1945, sebagai berikut1. Konstitusi RIS Pasal 1- Ayat 1 berbunyi "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi"- Ayat 2 berbunyi "Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat"2. Dalam UUDS 1950 Pasal 1- Ayat 1 berbunyi "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan"- Ayat 2 berbunyi "Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat"Sementara itu, bukti empirik yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi dapat dilihat pada masa pemerintahan yang pernah berjalan di Indonesia. Antara lain masa revolusi, parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Simak Video "Anies Kini Orang Tak 'Commit' Demokrasi Lebih Berani Ungkap Pikirannya" [GambasVideo 20detik] kri/lus - Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut sebagai kedaulatan. Ia adalah konsep abstrak mengenai pemegang otoritas dalam suatu pemerintahan politik. Konsep kedaulatan ini merupakan prinsip paling mendasar dalam suatu negara. Sebab, seluruh sistem kenegaraan ditentukan dari jenis kedaulatan yang dianut oleh negara tersebut. Konsep kedaulatan Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara RI UUD 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi, serta melandasi semua regulasi hukum di Indonesia. Secara definitif, kedaulatan berasal dari bahasa Arab "daulah/daulat" yang artinya negara atau kekuasaan. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kedaulatan adalah sovereignty. Asal katanya dari bahasa Latin, "supranus" yang artinya teratas atau tertinggi. Contohnya, Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat yang memandang bahwa kekuasaan tertinggi Indonesia berada di tangan rakyat. Berdasarkan hal itu, sosok presiden Indonesia sebenarnya bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi, sebab presiden bisa dimakzulkan. Dalam lima tahun periode pemerintahannya, presiden lain akan saat bersamaan, presiden penggantinya pun berasal dari rakyat. Jika rakyat tidak puas dengan kepemimpinan presiden, rakyat dapat melakukan protes. Bahkan, dalam tahap ekstrem, rakyat bisa memakzulkan presiden. Berbeda halnya dengan negara yang menganut konsep kedaulatan raja seperti di Perancis atau Jerman di masa kepemimpinan Hitler. Dalam teori kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan raja. Seorang raja berkuasa secara mutlak atau absolut, dan ia dapat berbuat semaunya. Rakyat tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima hal tersebut. Selain itu, biasanya penerus kekuasaan dalam negara berkedaulatan raja adalah anak keturunan dari raja tersebut. Kedaulatan dalam UUD 1945 Karena kedaulatan merupakan konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, UUD 1945 menyinggung tiga konsep kedaulatan yang melandasi pemerintahan Indonesia, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Penjelasan mengenai tiga jenis kedaulatan ini dijabarkan oleh Waryanto dan Heri Prasetya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2020 yang diterbitkan Kemendikbud. 1. Kedaulatan TuhanKedaulatan Tuhan mengacu pada konsep kekuasaan tertinggi atas suatu negara dipegang oleh Tuhan. Suatu pemerintah yang menganut kedaulatan Tuhan dianggap mewakili Tuhan dalam mengimplementasikan hukum ilahiyah di muka bumi. UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dapat terjadi karena rida dan kehendak Tuhan. Dalam teori ini, ada interaksi intens antara urusan negara dan urusan agama dalam implementasi hukumnya. Isyarat mengenai kedaulatan Tuhan ini tercantum dalam alinea ketiga dan keempat dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 9 Ayat 1, dan Pasal 29 Ayat 1. Kendati demikian, bangsa Indonesia tidak sepenuhnya menganut kedaulatan Tuhan. Sebab, teori kedaulatan Tuhan menganggap penguasa negara atau daerah sebagai wakil Tuhan di dunia. Negara yang berpegang pada kedaulatan Tuhan disebut sebagai negara teokrasi. 2. Kedaulatan HukumKedaulatan hukum adalah konsep bahwasanya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau daerah adalah hukum. Dengan demikian, rakyat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penguasa harus taat terhadap hukum. Jikapun penguasa atau presiden melanggar hukum, ia harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada impunitas dalam kedaulatan hukum. Isyarat mengenai kedaulatan hukum ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Salah satu pernyataan UUD 1945 yang mengacu pada kedaulatan hukum menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Prinsip negara hukum yang dinyatakan UUD 1945 adalah 1 prinsip supremasi hukum, 2 prinsip pembatasan dan pemisahan hukuman, dan 3 prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. 3. Kedaulatan RakyatDi antara tiga jenis kedaulatan yang disebutkan UUD 1945, teori kedaulatan yang paling dominan adalah konsep kedaulatan rakyat yang disebutkan dengan tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa "negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh rakyat. Suatu pemerintahan yang menganut kedaulatan rakyat memposisikan rakyat dalam kedudukan teratas. Bahkan, rakyat menentukan jalannya pemerintahan dan penguasa pun harus bertanggung jawab kepada rakyat. Konsep kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD 1945 terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2, dan Pasal 6A Ayat 1. UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat. Karena itulah, pemimpin daerah dan negara berasal dari kalangan rakyat sendiri, dipilih oleh rakyat berdasarkan pemilihan umum, serta bisa dimakzulkan jika rakyat tidak puas dengan cara juga Pengertian Hakikat dan Sifat Pokok Kedaulatan dalam Negara Mengenal Bentuk dan Prinsip Kedaulatan NKRI Menurut UUD 1945 Apa Saja Jenis & Teori Kedaulatan Menurut Para Ahli Tata Negara - Pendidikan Kontributor Abdul HadiPenulis Abdul HadiEditor Maria Ulfa Salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di Indonesia adalah? presiden memilih anggota MPR dan DPR. rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. rakyat memilih presiden dn wakilnya tetapi tidak memilih MPR dan DPR. MPR memilih presiden dan wakilnya. Kunci jawabannya adalah B. rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Dilansir dari ensiklopedia pendidikan, salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di indonesia adalah rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Pertanyaan Terkaitkomponen komponen pemerintah pusat adalah Komponen-komponen pemerintah pusat adalah? Presiden, Menteri dan Gubernur Presiden, DPR,…Manakah pernyataan di atas yang termasuk hasil dari penetapan UUD NRI Tahun 1945 dalam sidang PPKI yang pertama? Manakah pernyataan di atas yang termasuk hasil dari penetapan UUD…Ciri - ciri negara yang menganut asas demokrasi adalah .... Ciri - ciri negara yang menganut asas demokrasi adalah ....…Undang-Undang UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan persetujuan? Undang-Undang UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan…Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat…jelaskan sifat-sifat kedaulatan jelaskan sifat-sifat kedaulatan jawaban Kedaulatan rakyat ialah merupakan kekuasaan tertinggi yang…undang-undang dibuat untuk melaksanakan undang-undang dibuat untuk melaksanakan jawaban UU adalah bentuk peraturan perundangan…Sebagai dasar negara, Pancasila harus diamalkan oleh? Sebagai dasar negara, Pancasila harus diamalkan oleh? Presiden Pemerintah Seluruh…secara hukum posisi dan kedudukan supersemar semakin kuat setelah secara hukum, posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelah….. a.…Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan? Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan? Peraturan Pemerintah Keputusan…Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah? Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah?…Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam…Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU? Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah…Landasan konstitusional negara Indonesia ialah? Apakah kamu lagi mencari jawaban dari pertanyaan Landasan konstitusional negara Indonesia…ciri khas demokrasi pancasila dibandingkan dengan demokrasi lainnya adalah ciri khas demokrasi pancasila dibandingkan dengan demokrasi lainnya adalah jawaban…Proses pembuatan rancangan Undang-undang, menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 yang berhak mengajukan rancangan Undang-undang adalah? Proses pembuatan rancangan Undang-undang, menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai…pembukaan uud 1945 alinea 1-4 pembukaan uud 1945 alinea 1-4 jawaban Isi pembukaan uud 1945…menurut uud 1945 kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh menurut uud 1945 kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh a. presiden b.…Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi, yang berbunyi? Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi,…jabarkan contoh dari penerapan ideologi terbuka di bidang pendidikan jabarkan contoh dari penerapan ideologi terbuka di bidang pendidikan jawaban…