MengenalBeda Sidang Praperadilan dengan Sidang Pokok Perkara. Praperadilan lebih ke administratif sementara pengadilan pokok perkara memeriksa materi dugaan tindak pidana yang dilakukan. Oleh: Aji Prasetyo. Bacaan 4 Menit. Ilustrasi: Sidang praperadilan Habib Rizieq Shihab di PN Jakarta Selatan. Foto: RES. Praperadilandipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHAP. Tahapan acara persidangan praperadilan seperti persidangan pidana yakni: Pembacaan gugatan praperadilan dari Pemohon, Jawaban dari Termohon, lalu Pembuktian surat dan saksi - saksi dari Pemohon, Pembuktian Ketikapraperadilan sedang berlangsung maka berusaha untuk membatalkan penetapan tersangka, akan tetapi tidak dikabulkan oleh hakim. Proses persidangan terus dilanjutkan oleh hakim dan saat itu hakimnya bernama Akhmad Sayuti. Persidangan dilanjutkan sampai ke pengadilan negeri untuk sidang hukum pokok perkara. Adapun untuk sidang pokok perkara KBRN Ende : Bertempat di kantor Pengadilan Negeri Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa (02/08/2022) dilaksanakan Sidang Praperadilan termohon Kapolres Ngada terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Ngada, yang saat Praperadilandipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat [2] KUHAP). Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut: dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; tersangka ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak atau tidak diterima oleh hakim praperadilan. Salah satunya adalah guagatan praperadilan Suryadharma Ali yang ditolak oleh hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.7 Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu menyatakan, bahwa penetapan tersangka terhadap Sidangperdana awalnya diagendakan Selasa, 12 Juli 2022. Sidang itu diundur karena KPK belum siap dan baru dilaksanakan hari ini. Dalam gugatannya, Mardani meminta hakim tunggal praperadilan menyatakan penetapan dirinya menjadi tersangka oleh KPK tidak sah. Di tengah proses peradilan, KPK memanggil Mardani untuk diperiksa menjadi saksi. BERNASNEWSCOM - Sidang perkara praperadilan terhadap Polres Bantul digelar di PN Bantul, Jumat 31 Desember 2021. Dalam sidang yang menghadirkan saksi ahli itu, Hakim Gatot Raharjo SH MH mempertanyakan 3 sprindik (Surat Perintah Penyidikan) yang dikeluarkan Polres Bantul dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 3 Januari 2022 dengan agenda Sebelummengadakan sidang praperadilan, pasti ada tahap penyidikan. Penghentian penyidikan sendiri dijelaskan secara lengkap pada pasal 109 ayat 2. Dalam hal ini penghentian penyidikan dilakukan oleh penuntut umum. Standar Minimum Pada Sistem Peradilan dan Praperadilan. Pada pelaksanaan peradilan tentu ada strategi dan konsep yang telah dirancang. Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memenangkan persidangan praperadilan atas penyitaan barang bukti kasus dugaan korupsi PT. ASABRI. Praperadilan itu diajukan oleh Tim Advokat dari Kantor Law Offices Fajar Gora & Partners yang menggugat tidak sahnya penyitaan terhadap enam bidang tanah dan bangunan yang tertelak di Desa qHJUgJ. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Priyo Handoko SS, Ketua Pusat Studi Hukum Dan Ham GP Ansor Surabaya Pada Tulisan kecil dan sederhana ini saya tidak mengomentari kasus yang terjadi pada Budi Gunawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya hanya akan bicara tentang Kewenangan Pengadilan Negeri terkait Hukum Acara Pidana. Sebelum menjadi Dosen PNS di UIN Surabaya saya seorang Advokat yang berkantor di Surabaya. Saya sebagai seorang Advokat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010. Saya praktek sudah 20 tahun dan menangani perkara pidana ratusan perkara baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus. Disamping sebagai Advokat saya juga mengajar di Fakultas Hukum UWKS dan UNMER Malang. Singkatnya saya punya sedikit pengalaman mengajar dan praktek. Tulisan ini murni mengangkat pengalaman dan tidak memihak pada BG maupun KPK. Saya salah satu warga masyarakat yang mendukung KPK karena secara Yuridis lembaga KPK masih eksis. Saya juga mendukung Lembaga Polri agar kuat dan berwibawa sebagai penegak hokum di Indonesia. Keinginan saya KPK kuat, Polri Kuat dan berwibawa. Terkait kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili kita dapat melihat pada Bab X KUHAP. Dalam Pasal 77 KUHAP disebutkan dengan jelas asas sense clear, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; kerugian dan atau rehabilitasibagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang Pengadilan Negeri yang tersebut dalam pasal ini sebenarnya boleh dikatakan suatu wewenang khusus, yaitu wewenang untuk mengadili perkara atau sengketa yang timbul khusus akibat penyidikan dan penuntutan perkara pidana lihat R Soesilo; 1986 hal 72. Sidang Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Proses Praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal dengan maksud tercapai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hokum. Perkara Praperadilan yang ditangani Hakim Ripin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin 16-2-2015, saya melihat siaran langsung pembacaan Putusan lewat TV One, yang isinya kurang lebihnya sebagai berikut permohonan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak surat perintah penyidikan yang menetapkan Budi Gunawan tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hokum karena itu penetapan a qou tidak mempunyai kekuatan penyidikan yang dilakukan KPK terkait peristiwa pidana terkait UU tentang Pemberantasan Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hokum karena itu penyidikan tak mempunyai kekuatan hokum penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka pada diri pemohon oleh biaya perkara kepada Negara sebesar nihil. Apabila kita kaji secara obyektif, bahwa obyek perkara Praperadilan sudah diatur secara tegas dalam Pasal 77 KUHAP. Diluar ketentuan dari Pasal 77 KUHAP bukan merupakan obyek Praperadilan. Sedangkan keputusan Praperadilan oleh Hakim Ripin Rizaldi sudah diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Jika terjadi masalah seperti ini maka kita masih dapat berharap kepada Mahkamah Agung untuk melakukan kewenangannya sabagai lembaga Pengadilan Tertinggi. Secara Yuridis kita faham sampai saat ini Budi Gunawan TIDAK BERSALAH. Yang saya permasalahkan dalam tulisan ini adalah Hakim Ripin Rizaldi membuat keputusan diluar Sistem Hukum yang ada. Dengan keputusan ini maka dalam acara Pidana Tidak ada kepastian hokum. Padahal dalam perkara Pidana asas Legalitas merupakan asas terpenting. Lihat Catatan Selengkapnya Sidang praperadilan dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim tunggal dan panitera. Panitera adalah orang yang akan membantu hakim ketika persidangan dimulai. Hakim sendiri ditunjuk setelah permohonan praperadilan Anda harus membuat permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah disetujui maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Adapun untuk proses pemeriksaan tersangka adalah sebagai berikutProses Sebelum Pelaksanaan Sidang PraperadilanPertama dalam praperadilan adalah penunjukan seorang panitera dan hakim tunggal. Ketentuan ini sudah dijelaskan langsung pada pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian hakim akan langsung menentukan kapan hari pelaksanaan sidang hari penetapan pelaksanaan sidang, sekaligus hari pemanggilan dari pihak termohon dan pemohon. Setelah tujuh hari terhitung penetapan pelaksanaan sidang dimulai maka pemanggilan tersebut sudah harus pemohon juga dapat melakukan pencabutan permohonan sebelum hakim menjatuhkan putusan praperadilan. Akan tetapi permohonan tersebut juga harus berdasarkan izin dari termohon. Apabila termohon mengizinkan maka permohonan tersebut untuk tetapi permohonan tersebut dianggap gugur apabila di suatu perkara sudah mulai diadakan penyelidikan di pengadilan. Apabila pemeriksaan di sidang praperadilan belum juga selesai maka permohonan gugur dan termasuk dalam dan Wewenang Pengadilan NegeriSelain mengadakan sidang praperadilan, ada juga beberapa tugas lain dari Pengadilan Negeri. Tugas pertama adalah menyatakan sah atau tidak penangkapan dan penahanan seseorang. Kedua adalah menyatakan sah atau tidak terkait barang bukti yang tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 82 ayat 1. Ketiga adalah menyatakan sah atau tidaknya melakukan penghentian tuntutan dan penyidikan. Terakhir adalah menyatakan sah atau tidak terkait ganti rugi atau rehabilitasi untuk yang dapat mengajukan praperadilan ada 3 orang. Pertama adalah penuntut umum yakni pihak ketiga. Pihak ketiga tentu memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penghentian tuntutan dan adalah penyidik yang bertugas untuk memeriksa dan menyatakan sah tidaknya mengenai penghentian tuntutan. Terakhir adalah tersangka yang apabila mengalami tindakan penahanan bertentang dengan Sidang Praperadilan dengan Sidang PerkaraTernyata ada perbedaan antara sidang praperadilan ini dengan sidang perkara biasa. Perbedaan yang paling signifikan adalah jika sidang perkara merupakan sidang untuk memeriksa tindak pidana beserta buktinya. Adapun praperadilan lebih kepada segi administrasinya orang yang menggunakan praperadilan ini sebagai sarana untuk terbebas dari jerat hukum, seperti contoh pada kasus Kepala Badan Intelejen yaitu Budi Gunawan. Selain Budi Gunawan ada juga mantan BPK yaitu Hadi tetapi tidak semua orang bisa terbebas dari sidang praperadilan ini. Contohnya adalah pada kasus Habib Rizieq Shihab. Ketika praperadilan sedang berlangsung maka berusaha untuk membatalkan penetapan tersangka, akan tetapi tidak dikabulkan oleh persidangan terus dilanjutkan oleh hakim dan saat itu hakimnya bernama Akhmad Sayuti. Persidangan dilanjutkan sampai ke pengadilan negeri untuk sidang hukum pokok perkara. Adapun untuk sidang pokok perkara sudah diatur di bab XVI Pada Persidangan Pokok PerkaraAdapun untuk persidangan pokok perkara dimulai dari pengadilan negeri yang menerima berkas milik objek praperadilan. Selanjutnya para penegak hukum akan melakukan pembacaan surat untuk terdakwa dan membuat penegak hukum di pengadilan negeri juga berhak melakukan eksepsi. Eksepsi adalah sebuah bantahan mengenai surat milik terdakwa. Proses berikutnya adalah pembuktian pokok permasalahan dengan memeriksa alat-alat bukti yang sudah dalam sidang diartikan sebagai upaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Proses berikutnya adalah majelis hakim akan membacakan hasil surat tuntutan yang dibuat oleh proses pembuktian terjadi di sidang praperadilan maka baru pembacaan surat tuntutan. Kemudian proses dilanjutkan ke pengajuan pledoi oleh tersangka. Pledoi adalah bentuk pembelaan yang dilakukan tersangka terkait surat tuntutan tersangka mengajukan pembelaan maka tibalah di akhir proses yaitu hakim membacakan hasil persidangan. Hakim akan memutuskan apakah tersangka dinyatakan bersalah dan harus ditahan atau lama dan berapa banyak denda yang harus dibayarkan oleh tersangka juga akan ditetapkan oleh majelis hakim. Praperadilan merupakan sebuah proses untuk melakukan pengujian jalannya hukum apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau praperadilan juga sering dijadikan sebagai alat untuk keluar dari jerat hukum. Sebelum praperadilan, ada contoh gugatan praperadilan yang harus diberikan dulu ke ketua beberapa proses yang harus ditempuh dalam pelaksanaan sidang di pengadilan. Pelaksanaan sidang praperadilan di Indonesia sudah diatur sendiri dan mempunyai urutan dalam informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah. JAKARTA, - Kuasa hukum tersangka kasus kerumunan dan penghasutan Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah mempermasalahkan hakim tunggal dalam sidang gugatan praperadilan kliennya. Alamsyah menilai jika sidang praperadilan dipimpin Hakim tunggal, maka keputusannya bersifat egois dan sesuka hati. "Sesuka-suka dia hakim tunggal menerjemahkan, karena putusan praperadilan adalah final. Tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi. Jadi dia tidak berpikir nanti putusan saya tidak ada yang menilai putusan praperadilan oleh Hakim tinggi," ujar Alamsyah seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 17/3/2021.Baca juga Rizieq Shihab Sempat Mengaku Sehat Usai Dinyatakan Positif Covid-19 dan Bergejala Menurut dia, perkara praperadilan akan sulit menemukan keadilan selagi dipimpin oleh hakim tunggal. Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno memutuskan gugutan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus kerumunan dan penghasutan di Petamburan, Rizieq Shihab gugur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 16/3/2021. Hakim berpendapat sidang pokok perkara pelanggaran protokol kesehatan telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 16/3/2021 sehingga menyebabkan gugatan praperadilan dari Rizieq Shihab gugur.“Dengan demikian berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf d tahun 1981 tentang kuhap hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon haruslah dinyatakan gugur,” ujar Suharno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baca juga Hakim PN Jaksel Gugatan Praperadilan Rizieq Shihab Gugur Suharno sempat merujuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugurnya persidangan praperadilan karena dimulainya sidang pokok perkara dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Dalam pasal menyatakan jika gugatan praperadilan dapat dinyatakan gugur secara hukum jika sidang pokok perkara telah dimulai. Gugatan praperadilan dari kubu Rizieq Shihab diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 3 Februari 2021 lalu dengan nomor 11/ Gugatan praperadilan kali ini dilayangkan pihak kuasa hukum Rizieq Shihab karena penangkapan dan penahanan kliennya oleh polisi.